LIPUTANPUBLIK.ONLINE – Sejumlah anggota Komisi I secara bergantian mengkritik habis kinerja Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) dan .Badan Siber Sandi Nasional (BSSN) atas atas kejadian serangan siber ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN).
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin misalnya, yang mengaku heran dengan terus berulangnya peristiwa kebocoran data dan peretasan sistem yang terus terjadi.
“Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional ya? Karena apa? Prihatin. Kita sudah hampir lima tahun bekerja sama terutama dengan mitra BSSN, dan BSSN selalu melaporkan ada serangan tetapi tidak ada tindakan yang lebih komprehensif,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menkominfo dan Kepala BSSN di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (27/06/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu membacakan ada 26 laporan dari lanskap keamanan siber Indonesia tahun 2023 kepada DPR RI terdapat 1.101.229 insiden. Ia pun mempertanyakan kinerja pemerintah dalam menanggulangi serangan siber.
“Tetapi terus-terus saja begitu. Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi,” tegasnya.
Selain itu, Ia juga mempertanyakan mengenai tindakan forensik digital yang telah dilakukan untuk menemukan pelaku peretasan PDN ini. “Sekarang kan (data) kita dikunci, kodenya di mereka, kita diminta menebus, kan tidak mungkin. Sekarang ini saya mohon terbuka ini seperti apa forensik digital yang dilakukan? Saya mau tahu,” tuturnya.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid pun menyampaikan kritikan keras akibat tidak adanya “back up” (cadangan) terhadap data-data pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang mengalami gangguan akibat serangan siber. Menurutnya, hal itu bukan permasalahan kurangnya tata kelola ketahanan siber.
“Intinya jangan lagi bilang tata kelola, ini bukan masalah tata kelola pak, jadi masalah kebodohan, punya data nasional tidak ada satupun back up,” kata Meutya.
Menurut dia, 2 persen data PDNS 2 yang sudah tercadangkan di Pusat Data Nasional (PDN) di Batam pun terbilang kecil angkanya, sehingga kurang dapat diperhitungkan.
Untuk itu, dia menilai tidak adanya cadangan data pada PDNS 2 bukanlah bentuk dari kurangnya tata kelola ketahanan siber, sebab tidak ada data yang dicadangkan berarti tidak ada pula pengelolaan.
“Ini kan kita enggak hitung Batam back up kan karena cuma 2 persen kan, ya berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih pak,” tegasnya.
Tak hanya BSSN, Menkominfo Budi Arie Setiadi turut dicecar dengan pertanyaan dari Anggota Komisi I DPR RI terkait dengan permintaan uang tebusan sebesar 8 juta dolar AS.
“Ini bapak mengatakan ada yang meminta tebusan 8 juta dolar AS, 131 miliar begitu. Itu bukan nilai yang besar kayaknya ya, Pak ya, tapi pertanyaannya siapa yang meminta tebusan dan Bapak harus bayar ke mana? Pelakunya siapa?” kata Aanggota Komisi I DPR Nurul Arifin.
Politikus Golkar ini mempertanyakan apakah permintaan tebusan ini berasal dari internal atau permintaan tebusan ini diminta oleh seseorang menjual teknologi agar teknologinya dibeli.
Selain itu, Nurul juga mempertanyakan hubungan peretasan ini dengan judi online yang memang belakangan juga semakin meresahkan masyarakat.
“Bukan orang yang marah karena usaha judi online nya diganggu oleh bapak misalnya ya, judolnya itu diganti oleh bapaknya apakah mereka yang marah begitu ya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala BSSN Hinsa Siburian menyampaikan pengakuan adanya kekurangan dalam tata kelola ketahanan siber dengan tidak adanya cadangan data-data PDNS 2 yang mengalami gangguan akibat serangan siber.
“Jadi itu yang mau saya sampaikan tadi kita ada kekurangan di tata kelola, kami memang akui itu, dan itu yang kita laporkan juga karena kami diminta untuk (menyampaikan) apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kami laporkan juga,” kata Hinsa dalam rapat.
Hinsa menilai tidak adanya cadangan data-data PDNS 2 merupakan permasalahan utama terhadap tata kelola ketahanan siber sehingga menyebabkan gangguan ketika terjadi serangan siber.
Sementara, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengakui penyerang PDNS ini meminta tebusan yang jumlahnya tidak sedikit.
“(Minta tebusan)Iya menurut tim [minta] 8 juta dolar,” kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6). Permintaan tebusan USD 8 juta sekitar Rp 131 miliar.
“Ini serangan virus Lockbit 3.0.2,” tambah Budi Arie yang juga Ketum Projo, organisasi relawan Jokowi ini. (dil)
