LIPUTANPUBLIK.ONLINE – Kementerian Agraria,Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATRR/BPN) melalui Inspeketorat Jenderal (Itjen) terus proaktif dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) sistematis lengkap berkelanjutan di seluruh Satuan Kerja (Satker). Program ini bertujuan, agar pelayanan jadi lebih baik menuju pelayanan pertanahan berkelas dunia.
Hal ini diungkapkan oleh Insepktorat Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN Raden Bagus Agus Widjayanto ketika disinggung berapa target Satker tahun ini mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
“Untuk percepatan pembangunan ZI maka Itjen tahun ini tidak lagi seperti tahun lalu dengan mengusulkan WBK sesuai kesiapan Satker. Namun, Itjen sekarang lebih proaktif dalam pembangunan zona integritas,” terang RB Agus Widjayanto kepada indopos.co.id,Senin (3/6/2024).
Ia menjelaslan, saat ini di jajaran Kementerian ATR/BPN ada 43 Satker yang meraih predikat WBK dan 3 Satker meraih predikar WBBM dari KemenPAN-RB.
“Saat ini ada 43 Satker yang sudah meraih predikat WBK, dan 3 Satker meraih predikat WBBM,” ungkapnya.
Menurut Agus, predikat WBK dan WBBM adalah bonus dan itu penting, tetapi tujuan yang lebih penting lagi terbangunnya zona integritas dan terbangunnya 6 area perubahan. Yaitu, manajemen perubahan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mindset), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.
Selain itu, penataan tata laksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK/WBBM dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas nenuju WBK/WBBM.
Tak kalah penting, kata Agus, adalah penguatan akuntabilitas kinerja dengan penguatan pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing Satker, serta penguatan kualitas pelayanan publik yang merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing Satker secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
“Dengan terbangunnya 6 perubahan itu, layanan BPN menjadi lebih baik dan Satker-Satker ATR/BPN dapat memberikan layanan pertanahan berkelas dunia. Selain itu, masyarakat juga dimudahkan, layanan dipercepat, tidak ada pungli,” tutur Agus.
Oleh karena itu, maka Itjen membuat program pembangunan zona integritas sistematis lengkap berkelanjutan.
“Sistematis artinya teratur, ada tahapan-tahapannya dan lengkap artinya tidak parsial tergantung kesiapan Satker,” jelasnya.
Agus menambahakan, BPN pusat terus mendorong untuk membangun seluruh Satker kabupaten/kota dan provinsi menuju wilayah bebas korupsi.
“Berkelanjutan berarti bagi Satker yang sudah berhasil maka Itjen tetap memantau dan monitor jangan sampai kualitas atau kondisinya menurun sehingga tidak lagi memenuhi syarat Satker WBK,” tutur Agus.
Bagi Satker yang belum memenuhi syarat akan terus dibina dan dibangun zona integritasnya hingga memenuhi standar WBK.
“Yang sudah memenuhi standar WBK tentu kita usulkan kepada KemenPAN-RB untuk memperoleh predikat WBK dan yang sudah mendapat predikat WBK dan penuhi syarat WBBM kita usulkan untuk WBBM,” katamya.
Namun demikian, untuk Satker yang sudah memenuhi syarat WBK tetapi belum berkesempatan memperoleh predikat WBK dari KemenPAN-RB tetap mendapatkan apresiasi dari Kementerian ATR/BPN dengan pemberian penghargaan internal dengan predikat tersendiri, dan nilai standar WBK tersebut tetap harus dijaga dan jangan sampai turun.
“Untuk itu Itjen tidak sendiri, tapi juga minta Sekjen menjadi koordinator dari unit kerja di lingkungan Setjen maupun Ditjen-Ditjen terkait untuk membantu pembangunan 6 area perubahan yang kita sebut pengungkit seperti membangun inovasi layanan pertanahan yang masuk dalam area peningkatan kualitas layanan,” paparnya.
Untuk menuju 6 area perubahan itu, telah diterbitkan SK Menteri ATR BPN membentuk tim terpadu pembangunan ZI, yang terdiri dari Itjen sebagai tim penilai dan Sekjen sebagai koordinator unit kerja eselon I terkait sebagai tim pembangun pengungkit.
“Dari evaluasi saya cukup banyak Satker yang sudah memenuhi nilai standar WBK, namun semua masih perlu dinilai oleh KemenPAN-RB,” kata Agus lagi.
Pihaknya menargetkan, jumlah Satker yang akan meraih predikat WBK/WBM akan lebih banyak dari tahun sebelumnya, sepanjang ketentuan persyaratan masih sama dengan tahun lalu.
Dia mengungkapkan, Itjen ATR/BPN sangat semangat membangun zona integritas secara sistematis lengkap dan berkelanjutan ini. (yas)
