\n<\/p>\n
LIPUTANPUBLIK.ONLINE<\/strong> \u2013 Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah mengemukakan, kendala Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) saat melakukan proses pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih secara manual. Salah satunya, sulit mendapat akses ke permukiman apartemen.<\/p>\n \u201cAda sedikit kendala terhadap pencocokan dan penelitian ini terutama di wilayah-wilayah tertentu, seperti apartemen-apartemen yang memang tidak mudah kami masuk atau mendapatkan akses kegiatan,\u201d kata Fahmi saat berbincang dengan tim redaksi LIPUTANPUBLIK.ONLINE dan INDOPOSCO di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (11\/7\/2024).<\/p>\n Sebetulnya secara prinsip pemutakhiran data pemilih itu ada prinsip komprehensif. Artinya pendataan dilakukan terhadap semua warga yang memiliki KTP Jakarta tanpa pengecualian.<\/p>\n \u201cTidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Tidak boleh membeda-bedakan berdasar klasifikasi sosial,\u201d ujar Fahmi.<\/p>\n Maka itu, ia mengimbau pengelola apartemen kooperatif mendukung kegiatan tersebut. Tujuannya, semua warga Jakarta dapat terdata untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2024.<\/p>\n \u201cTentu kami mengimbau, kepada para pengelola apartemen untuk bisa memberikan akses kepada petugas kami di lapangan Pantarlih untuk bisa melakukan coklit, dengan mendatangi pemilih secara langsung,\u201d ucap Fahmi.<\/p>\n KPU tidak mau ada warga Jakarta, yang sudah memiliki hak pilih tidak bisa menggunakan suaranya di Pilkada 2024.<\/p>\n \u201cKarena kita tidak ingin nanti, pada saat pemungutan suara ketika ada warga tidak terdata datang kemudian protes tidak terdaftar namanya,\u201d imbuh Fahmi.<\/p>\n