\n<\/p>\n
LIPUTANPUBLIK.ONLINE<\/strong> \u2013 Legislator DPR RI meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia agar tidak mengeluarkan kebijakan yang nyeleneh dalam memperkenalkan suatu program, yaitu memakai nama singkatan yang berbau pornografi. Seperti halnya program dari Pemda Cirebon bernama \u201cSiPepek\u201d dan dari Kalimantan Selatan bernama \u201d Siska Ku Intip.\u201d<\/p>\n Menurut Mardani Ali Sera, selaku anggota Komisi II yang membidangi pemerintahan, sejumlah nama akronim dari program Pemda yang nyeleneh itu merendahkan etika.<\/p>\n \u201cHal ini menyedihkan. Mestinya semua punya standar tinggi jaga etika. Penyebutan mungkin untuk memudahkan. Tapi tidak bisa ditolerir karena merendahkan etika,\u201d kata Mardani saat dihubungi Indopos.co.id, Selasa (9\/7\/2024).<\/p>\n Politisi PKS ini meminta nama program seperti \u201cSiPepek\u201d dkk itu harus segera diganti.<\/p>\n Dia mengajak masyarakat melaporkan program-program yang menggunakan penamaan yang nyeleneh dan berbau seksualitas.<\/p>\n \u201cSegera diubah dan disesuaikan dengan kaidah ilmiah. Ayo kita laporkan kalau masih ada singkatan yang buruk seperti ini,\u201d ucapnya.<\/p>\n Lebih lanjut dirinya meminta pemerintah pusat dapat turun tangan memberikan teguran kepada Pemda yang bersangkutan.<\/p>\n \u201cDiingatkan agar diubah dan lebih sopan,\u201d tandasnya.<\/p>\n Diketahui, Pemerintah Kabupaten Cirebon ini jadi perbincangan publik lantaran mengeluarkan program aplikasi layanan digital yang berbau pornografi.<\/p>\n Programnya dinamakan \u201cSiPepek\u201d merupakan akronim Sistem Informasi Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Dan nantinya masyarakat akan menerima kartunya yang disebut \u201cKartu Pepek\u201d.<\/p>\n