LIPUTANPUBLIK.ONLINE<\/strong> \u2013 Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mencatat bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 diwarnai oleh sejumlah permasalahan.<\/p>\n Menurutnya, salah satunya mencatut di wilayah Kota Jakarta.<\/p>\n Masalah-masalah tersebut meliputi dugaan pelanggaran, pemberian imbalan, perniagaan jasa, kesalahan sistem, dan pemalsuan sertifikat prestasi.<\/p>\n \u201cSituasi ini disebabkan oleh kegagalan untuk melakukan perubahan dalam sistem yang mengakibatkan ketidakadilan, sehingga praktik-praktik pelanggaran tersebut kembali terulang,\u201d katanya kepada wartawan di Jakarta pada Minggu (7\/7\/2024).<\/p>\n Ubaid menuturkan, perbedaan pelaksanaan PPDB tahun ini dibanding sebelumnya hanyalah pada protes orangtua murid yang lebih banyak.<\/p>\n \u201cTidak hanya di Jakarta, protes terhadap kecurangan dalam PPDB juga terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan banyak wilayah lain di Indonesia,\u201d ujarnya.<\/p>\n Ubaid mengkritik mekanisme PPDB yang tidak adil dan menyebabkan anak-anak harus bersaing sengit untuk mendapatkan kursi sekolah, namun banyak yang akhirnya tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan.<\/p>\n Bahkan, kata dia, ada orangtua murid yang merasa perlu melakukan kecurangan karena menganggap itu satu-satunya cara agar anak-anak mereka bisa mendapatkan hak mereka.<\/p>\n \u201cKata orangtua murid, \u201cPak, di PPDB ini kita kalau enggak curang, dicurangi,\u201d jadi masalahnya begitu besar di lapangan terkait PPDB ini,\u201d tutur Ubaid.<\/p>\n Ubaid mendorong pemerintah untuk menghapus sistem kompetisi dalam PPDB yang menyebabkan berebutnya kursi di sekolah.<\/p>\n Menurutnya, pemerintah seharusnya menerapkan sistem di mana semua siswa dapat lolos PPDB, dengan perbedaan hanya pada jenis sekolahnya, baik swasta maupun negeri.<\/p>\n Dia juga menekankan bahwa baik sekolah swasta maupun negeri seharusnya dibiayai oleh pemerintah, sesuai dengan jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).<\/p>\n \u201cKita ingin ke depan tidak perlu lagi ada perubahan teknis dalam PPDB, yang harus diubah adalah sistemnya. Artinya, bukan hanya teknis pelaksanaan PPDB di lapangan yang perlu diubah,\u201d kata Ubaid.<\/p>\n Sebagai infotmasi, persoalan PPDB juga menjadi sorotan Ombudsman RI. Lembaga tersebut menemukan permasalahan pelaksanaan PPDB di 10 provinsi.<\/p>\n Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, mengatakan bahwa permasalahan dalam PPDB antara lain meliputi manipulasi dokumen, kesalahan prosedur, hingga diskriminasi terhadap siswa.<\/p>\n![\"ppdb\"](\"https:\/\/assets.indopos.co.id\/2023\/06\/ppdb-1-300x150.jpg\" "\\"JPPI")