\n<\/p>\n
LIPUTANPUBLIK.ONLINE<\/strong> \u2013 Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons, putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Ketua KPU Hasyim Asy\u2019ari karena terlibat kasus asusila. Pemerintah tentu mematuhi putusan tersebut.<\/p>\n \u201cPemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan itu,\u201d kata Jokowi usai meninjai RSUD Kabupaten Sinjai, Kamis (4\/7\/2024).<\/p>\n Ia menjamin, pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu Ketua KPU tidak akan menganggu pelaksanaan Pilkada serentak pada November 2024.<\/p>\n \u201cPemerintah juga akan memastikan bahwa Pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar nantinya, jujur dan adil,\u201d ucap Jokowi.<\/p>\n Sementara keputusan presiden (Keppres) mengenai pemberhentian Hasyim Asy\u2019ari, sebagai Ketua KPU masih diurus. Diketahui tenggat waktu yang ditentukan DKPP, yakni sepekan pascapembacaan putusan.<\/p>\n \u201cKeppres belum masuk ke meja saya, dan ini proses, proses administrasi. Biasa saja,\u201d imbuh Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 itu.<\/p>\n Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah mengumumkan, ihwal pemberhentian Ketua Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy\u2019ari dari jabatannya usai terbukti asusila kepada salah satu anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024.<\/p>\n \u201cMenjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy\u2019ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,\u201d tutur Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90-PKE-DKPP\/V\/2024 oleh (DKPP) di Kantor DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu (3\/7\/2024) kemarin.<\/p>\n