\n<\/p>\n
LIPUTANPUBLIK.ONLINE<\/strong> \u2013 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah resmi menjatuhkan, sanksi pemecatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy\u2019ari akibat terjerat kasus asusila pada, Rabu (3\/7\/2024). Namun, tidak ada ucapan penyesalan. Malah mengucap syukur karena dibebaskan dari tugasnya.<\/p>\n Analis politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengkritik, sikap Hasyim terkesan tidak merespons kasus yang menjeratnya. Maka, publik bisa saja menilai negatif terhadap yang bersangkutan.<\/p>\n \u201cJangan salahkan publik kalau punya pemikiran, memang dipilih ketua KPU bobrok secara mental. Sehingga akan mudah menjadi remote control oleh penguasa untuk kepentingan politik tertentu,\u201d kata Ginting melalui gawai, Jakarta, Kamis (4\/7\/2024)<\/p>\n Menurutnya, dalam kasus Hasyim Asy\u2019ari publik sesungguhnya sejak awal menginginkan DKPP menghukum berat dan memecatnya terutama dalam kasus dugaan asusila terhadap Ketua Umum Partai Republik Hasnaeni atau Wanita Emas.<\/p>\n Kala itu, putusan DKPP tidak terbukti ada tindakan asusila. Itu terungkap dalam sidang pembacaan putusan perkara nomor 39-PKE-DKPP\/II\/2023 pada Senin (3\/4\/2023).<\/p>\n \u201cYang tindakannya asusila (wanita emas), namun ternyata hukuman DKPP terlalu ringan, akibatnya terjadi lah kasus di Den Haag Belanda karena DKPP kurang tegas,\u201d ucap Ginting.<\/p>\n Masyarakat dianggapnya menaruh ketidakpercayaan atas putusan kala itu. \u201cDi awal, publik akhirnya \u201ccuriga\u201d kenapa Hasyim dihukum ringan, jangan-jangan memang ada politik tertentu,\u201d nilai Ginting.<\/p>\n Mengingat suhu politik menjelang Pilpres 2024 cukup tinggi. Apalagi dugaan cawe-cawe dari penguasa, yang mendukung salah satu paslon. Maka posisi Hasyim seakan masih aman.<\/p>\n \u201cAda pertarungan politik, sehingga Hasyim \u201cdiselamatkan\u201d kita tahu menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden jelas ada, komunikasi yang sangat berat,\u201d tutur Ginting.<\/p>\n Kala itu, KPU menyetujui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Putusan MK Nomor 90\/PUU-XXI\/2023. Bahkan tak berselang lama langsung membuat surat pengumuman yang menyelaraskan keputusan MK.<\/p>\n \u201cPadahal itu dibuat sangat singkat sekali sekitar 2-3 hari. Keputusan kontroversial, di sini lah orang menghubungkna pernyataan Hasyim soal Alhamdulillah, dia telah bebas dari pekerjaan atau tugas yang berat memimpin KPU,\u201d nilai Ginting.<\/p>\n Ia menambahkan, publik melihat memang ada tanggung jawab berat, terutama komunikasi dalam Pilpres 2024 syarat dengan nuansa politik. \u201cDalam pengertian Hasyim sebenarya orang dikontrol remotkan oleh siapa,\u201d imbuhnya.<\/p>\n Hasyim malah mengucap syukur atas putusan DKPP, lantaran telah membebaskannya dari tugas penyelenggara pemilu. Padahal terlibat kasus asusila. Korbannya adalah anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda inisial CAT.<\/p>\n \u201cSaya ingin menyampaikan ucapan Alhamdulillah dan saya terima kasih kepada DKPP, telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu,\u201d ucap Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, kemarin sore. (dan<\/strong>)<\/p>\n<\/div>\n