\n<\/p>\n
LIPUTANPUBLIK.ONLINE<\/strong> \u2013 Perlu adanya perubahan paradigma dalam penyusunan rancangan undang-undang (RUU) terkait perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.<\/p>\n Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih dalam keterangan, Sabtu (29\/6\/2024).<\/p>\n Perubahan tersebut, menurut dia, di antaranya terkait wisata yang berorientasi pada jumlah (mass tourism) menjadi wisata yang berorientasi pada kualitas (quality tourism). Seperti semangat dalam perubahan UU tersebut.<\/p>\n \u201cMemang harus ada perubahan paradigma karena dulu pada masa pemerintahan sebelumnya dan juga sebelum Covid-19 kita ini lebih mementingkan jumlah turis,\u201d katanya.<\/p>\n \u201cSehingga, mass tourism target kita 20 juta orang dan sekarang sudah tidak lagi karena lebih menuju ke quality tourism,\u201d lanjutnya.<\/p>\n Ia menerangkan, apabila pemerintah mendorong quality tourism di sektor kepariwisataan, maka akan banyak sekali dampak positif yang diberikan. Salah satunya mengangkat perekonomian dan lingkungan yang berkelanjutan.<\/p>\n \u201cQuality tourism itu kalau dari sisi jumlah barangkali kita harus melihat dampak ekonomi, spending money, length of stay, dan sebagianya,\u201d ujarnya.<\/p>\n Sehingga, masih ujar Fikri, hal itu akan mengangkat perekonomian Indonesia dan khususnya di destinasi wisata lokal. Kemudian, dari sisi lingkungan berkelanjutan destinasi wisata tersebut tidak merusak lingkungan.<\/p>\n