\n<\/p>\n
LIPUTANPUBLIK.ONLINE<\/strong> \u2013 Kepolisian Indonesia (Polri) menyatakan, wacana uang dari 5.000 rekening terkait kasus judi online yang akan dimasukkan ke dalam kas negara masih dalam tahap pembahasan. Sebab, memerlukan koordinasi dengan sejumlah lembaga.<\/p>\n \u201cItu masih dikoordinasikan karena itu banyak lembaga yang terkait lainnya,\u201d kata Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan, Jakarta, Selasa (25\/6\/2024).<\/p>\n Paling penting penegak hukum bersama kementerian atau lembaga menjalankan perintah, dalam memberantas judi online yang sudah makin mengkhawatirkan.<\/p>\n \u201cYang pasti bahwa ada kewenangan dari masing-masing lembaga yang akan mengerjakan, sesuai dengan instruksi presiden untuk menuntaskan masalah judi online,\u201d ujar Sandi.<\/p>\n Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi (PPATK) sudah memblokir 5.000 rekening terkait judi online. Jumlah tersebut didapat berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<\/p>\n Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyebut, uang dalam rekening judi online yang dibekukan lembaga penegak hukum bisa masuk ke kas negara.<\/p>\n Tentu poses perampasan aset di rekening itu bakal dilakukan lewat mekanisme pengadilan. Bareskrim Polri memiliki waktu satu bulan mengumumkan pembekuan rekening tersebut.<\/p>\n \u201cSetelah 30 hari tidak ada yang melaporkan, maka berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, aset uang yang ada di rekening itu akan kami ambil dan kami serahkan pada negara,\u201d jelas Hadi di Jakarta baru-baru ini. (dan)<\/strong><\/p>\n<\/div>\n