\n<\/p>\n
LIPUTANPUBLIK.ONLINE<\/strong> \u2013 Desa harus menjadi kekuatan pembangunan, tidak hanya berorientasi daerah perkotaan saja. Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma di Senayan, Jakarta, Senin (24\/6\/2024).<\/p>\n Menurut dia, persoalan terkait desa tidak bisa dijawab hanya satu kementerian saja, namun harus lintas kementerian. Hal ini kemudian yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan.<\/p>\n \u201cMasalah desa tidak bisa diselesaikan 1 kementerian, tapi harus lintas kementerian. Kalau muncul tumpang tindih kewenangan, ini harus diselesaikan,\u201d ungkapnya.<\/p>\n Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPD RI Periode 2017-2019 Ahmad Muqowam mengatakan, perubahan UU No 6 Tahun 2014 menjadi UU No 3 Tahun 2024 Tentang Desa sulit diimplementasikan.<\/p>\n \u201cDPD RI punya kepedulian terhadap desa. Untuk itu DPD harus mempu berbicara kepada pemerintah terkait implementasi UU Desa,\u201d ungkapnya.<\/p>\n Hingga saat ini, menurut dia, masalah keadilan dalam alokasi dana desa masih tidak sesuai kondisi dan karakteristik desa. Karena masih dipukul rata, padahal kebutuhan desa berbeda-beda.<\/p>\n