\n<\/p>\n
LIPUTANPUBLIK.ONLINE<\/strong> \u2013 Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tigaraksa dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.<\/p>\n Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Kabupaten Tangerang, Doni Saputra mengatakan peningkatan status ini dilakukan setelah Tim Penyidik Kejari Kabupaten Tangerang melakukan ekspos dan menemukan bukti-bukti adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dalam proyek tersebut.<\/p>\n \u201cSudah berproses, penyidik lagi melakukan penyidikan atas pengadaan lahan RSUD Tigaraksa,\u201d katanya kepada indopos.co.id pada Kamis (20\/6\/2024).<\/p>\n Menurutnya, penyidik telah memanggil puluhan saksi terkait permasalahan pengadaan lahan RSUD Tigaraksa tersebut. Selanjutnya, pihaknya meminta dukungan dari masyarakat untuk mengawal agar kasus ini dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas.<\/p>\n \u201cSudah 40 saksi yang diperiksa, dan kami harap masyarakat mengawal kasus ini,\u201d ujarnya.<\/p>\n Ia pun menambahkan, mengenai lahan yang dibebaskan untuk dijadikan RSUD Tigaraksa merupakan milik Pemkab Tangerang, berasal dari Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) atau yang dikenal sebagai Fasos-Fasum milik eks PT PWS dan ada pengembalian uang ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)<\/p>\n \u201cMateri itu kami dalami,\u201d pungkasnya.<\/p>\n Terpisah Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Harli Siregar menegaskan agar Kejari Kabupaten Tangerang dan Kejati Banten dapat memberikan informasi terkait permasalahan pengadaan lahan RSUD Tigaraksa tersebut.<\/p>\n \u201cSudah saya kontak (konfirmasi) ke sana,\u201d tegasnya.<\/p>\n Harli menegaskan komitmen Kejagung dalam mengawasi dengan cermat potensi dugaan korupsi dalam pengadaan lahan RSUD Tigaraksa di Kabupaten Tangerang.<\/p>\n \u201cKami memonitor masalah tersebut hingga tuntas diselidiki oleh Kejari Kabupaten Tangerang,\u201d katanya kepada indopos.co.id, pada Rabu (19\/6\/2024).<\/p>\n Menurutnya, masyarakat dapat memantau perkembangan penyelidikan di Kejari Kabupaten Tangerang secara langsung. Selain itu, kata dia, kasus pengadaan lahan yang tidak sesuai dengan aturan memiliki risiko tinggi terjadinya tindak pidana korupsi.<\/p>\n \u201cKami akan minta perkembangannya dari Kejati Banten,\u201d ujarnya.<\/p>\n Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Moch. Maesyal Rasyid saat dihubungi indopos.co.id melalui saluran seluler dan saluran WhatsApp tidak menanggapi ihwal aduan masyarakat terkait dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD Tigaraksa tersebut.<\/p>\n Secara terpisah, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Diskominfo Kabupaten Tangerang, Ahmad Suryadi, mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari aduan masyarakat terkait dugaan korupsi dalam pengadaan lahan RSUD Tigaraksa. \u201cKami pelajari dulu,\u201d pungkasnya. (fer)<\/strong><\/p>\n<\/div>\n