\n<\/p>\n
LIPUTANPUBLIK.ONLINE<\/strong> \u2013 Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan bonus demografi yang tidak terkelola dengan benar akan menjadi hambatan bagi suatu negara. Dalam tata kelola bonus demografi, Indonesia memiliki visi nasional Indonesia Emas 2045.<\/p>\n Hal itu diungkap Al Muktabar saat menyampaikan Strategi Pengelolaan Bonus Demografi Melalui Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Seminar Strategi Polda Banten Untuk Mengelola Bonus Demografi dalam Rangka Pemeliharaan Kamtibmas dan Pilkada 2024 di Hotel Aston Jl Syech Nawawi Al Bantani, Curug, Kota Serang (13\/6\/2024).<\/p>\n Al Muktabar mengatakan, pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma\u2019ruf Amin, negara yang terlambat mengelola bonus demografi bisa terlambat menjadi negara maju. Kesempatan itu tidak panjang.<\/p>\n \u201cBapak Presiden Joko Widodo mengatakan, ke depan siapa yang cepat. Bukan siapa yang kuat. Kecepatan mengambil Keputusan yang didukung oleh lingkungan,\u201d ujarnya.<\/p>\n Masih menurut Al Muktabar, Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma\u2019ruf Amin dengan visi besar Indonesia Emas 2045, Indonesia sudah dekat menjadi negara maju.<\/p>\n \u201cBeberapa modal besar adal\u00e0h bonus demografi,\u201d ucapnya.<\/p>\n \u201cDalam tata kelola bonus demografi ini, struktur tata kerja paling hulu visi Nasional Indonesia Emas 2045. Terurai dalam Rencana Jangka Panjang Nasional yang diadopsi dalam RPJPD Provinsi Banten. Satu di antaranya adalah pembangunan sumber daya manusia,\u201d tambah Al Muktabar.<\/p>\n Menurutnya, penentu keberhasilan tata kelola bonus demografi adalah kapasitas sumber daya manusia. Pemprov Banten dengan agenda RPJPD 2025 \u2013 2045 yang diturunkan dalam RPJMD 2025 \u2013 2029 prioritas utamanya adalah mengelola sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas atau pendidikan dengan pembangunan infrastruktur. Memadukan bonus demografi dengan peradaban dunia.<\/p>\n Al Muktabar juga paparkan infrastruktur Provinsi Banten memiliki infrastruktur yang mendekati sempurna sebagai pendukung tata kelola bonus demografi. Provinsi Banten memiliki jaringan jalan tol, rel kereta api, pelabuhan laut, bandar udara, hingga sumber daya alam yang luar biasa.<\/p>\n Menurutnya, Provinsi Banten bagian utara dengan metropolisnya, bagian selatan dengan sumber daya alam yang luar biasa. Dalam rangka bonus demografi ketahanan pangan cukup menentukan. Provinsi Banten sebagai penghasil beras delapan besar nasional.<\/p>\n Dalam tata kelola bonus demografi, Al Muktabar meyakini Indonesia dan Provinsi Banten, sanggup dan mampu menampung serta implementasikan pemikiran para generasi mudanya. Sehingga para generasi muda tidak perlu pindah untuk pemikiran-pemikiran besarnya. Mewadahi bonus demografi, pihaknya telah mengajukan Proyek Strategis Nasional di kawasan utara, Kawasan Ekonomi Khusus, pengembangan health tourism, pengembangan geopark Bayah dan geopark Ujung Kulon melalui pembangunan infrastruktur jalan, dan sebagainya.<\/p>\n \u201cAgenda kita dalam bonus demografi dari ibu hamil, balita, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi,\u201d ujarnya.<\/p>\n Untuk itu, Al Muktabar mengapresiasi Polda Banten atas kamtibmas Provinsi Banten yang penting dan mendasar dalam menciptakan stabilitas daerah.<\/p>\n \u201cKamtibmas di Provinsi Banten telah teruji, telah tercipta situasi yang aman dan terkendali. Telah teruji pada momen Pemilu 2024, 14 Februari 2024. Semua program kerja pembangunan bisa kita laksanakan dengan baik. Di Provinsi Banten, Forkopimda benar benar kompak dan solid,\u201d ujarnya.<\/p>\n Dalam sambutan pembukaan, Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim mengatakan, seminar diikuti oleh jajaran Polda Banten, Polres, Polsek, serta perwakilan Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polda Banten.<\/p>\n \u201cSeminar ini strategis karena bonus demografi menjadi fenomena sekaligus tantangan bagi kita semua,\u201d ujarnya.<\/p>\n Masih menurut irjen Abdul Karim, sebagian besar penduduk Provinsi Banten merupakan angkatan kerja.Tantangan angkatan kerja tinggi kalau tidak diimbangi kesempatan kerja akan meningkatkan pengangguran yang berpotensi menjadi gangguan ketertiban masyarakat, dan juga dapat mempengaruhi kestabilan sosial.<\/p>\n