\n<\/p>\n
LIPUTANPUBLIK.ONLINE<\/strong> \u2013 Putusan Mahkamah Agung (MA) yang merubah batas usia pendaftaran calon kepala daerah ternyata tidak harus dipatuhi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).<\/p>\n Menurut Anggota Komisi II Mardani Ali Sera, hal itu berdasar pengalaman KPU yang pernah mengabaikan putusan MA terkait persentase calon anggota legislatif (caleg) perempuan.<\/p>\n \u201cAda beberapa keputusan MA diabaikan oleh KPU, contohnya tentang presentase perempuan. Tapi, oleh KPU tidak digubris,\u201d kata Mardani kepada LIPUTANPUBLIK.ONLINE, Rabu (5\/6\/2024).<\/p>\n \u201cJadi bisa diabaikan. Karena pernah terjadi,\u201d Meski begitu, kata Mardani, KPU dinilai bisa akan banyak menghadapi berbagai reaksi jika melakukan pengabaian putusan MA yang telah merubah syarat usia calon kepala daerah.<\/p>\n \u201cTapi KPU akan menghadapi banyak reaksi, bukan serangan ya. Dia (KPU) bisa akan disomasi, dia akan dilaporkan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), dianggap macam-macam,\u201d cetusnya.<\/p>\n Oleh sebab itu, Mardani juga menyarankan KPU memiliki landasan yang kuat jika nantinya mengambil keputusan untuk mengabaikan putusan MA.<\/p>\n Selain itu, Mardani menjelaskan pentingnya KPU berkonsultasi dengan DPR sebelum membuat PKPU menanggapi putusan MA. Dia pun meyakini dalam masa sidang ini, KPU akan berkonsultasi dengan Komisi II DPR membahas putusan tersebut.<\/p>\n \u201cMestinya sih masa sidang sekarang. Masa sidang sekarang kan sampai 11 Juli,\u201d pungkasnya menambahkan.<\/p>\n Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Partai Garuda untuk menambah tafsir soal syarat usia calon kepala daerah. Putusan MA Nomor 23 P\/HUM\/2024 yang diputuskan pada Rabu, (29\/5\/2024) itu mengubah batas usia calon gubernur dan wakil calon gubernur minimal 30 tahun dan 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati atau calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak pasangan calon terpilih.<\/p>\n Putusan MA itu pun mendapat respons beragam dari publik serta partai politik. Ada yang menyambut baik putusan itu, ada pula yang menilai putusan MA itu memuluskan langkah anak bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep, untuk maju di pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. (dil<\/strong>)<\/p>\n<\/div>\n
sambung politisi PKS ini.<\/p>\n