\n<\/p>\n
LIPUTANPUBLIK.ONLINE<\/strong> \u2013 Keluarga mantan Bupati Langkat, TRP yang dijerat dengan pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Pengadilan Negeri Langkat meminta proses peradilan dilakukan secara adil dan transparan.<\/p>\n \u201cKami keluarga meminta agar perkara ini bisa segera diselesaikan. Karena kami sekeluarga sangat menantikan kepulangan Bapak (mantan Bupati Langkat TRP \u2013 Red),\u201d tutur Tiorita Surbakti, isteri mantan Bupati Langkat kepada indopos.co.id, Rabu (15\/5\/2024).<\/p>\n Mengenai harapannya terhadap tuntutan Jaksa, Rita meminta jaksa lebih memperhatikan fakta-fakta persidangan dimana saksi-saksi yang dihadirkan sama sekali tidak menyebutkan suaminya.<\/p>\n \u201cBerdasarkan fakta persidangan di PN Langkat ini, tidak pernah sekalipun nama Bapak TRP diungkapkan secara langsung oleh saksi. Dalam sidang itu saya menyaksikan tidak ada satu orang pun yang menyatakan Bapak terlibat. Jadi saya mohon, keadilan itu ditegakkan,\u201d katanya.<\/p>\n Dalam kesempatan itu, dirinya juga mempertanyakan kinerja dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) yang dinilai kurang profesional.<\/p>\n \u201cLPSK tidak profesional dalam melakukan perlindungan terhadap yang disebut sebagai korban. Karena berdasarkan keterangan korban dilindungi LPSK, mereka tidak pernah meminta untuk dilindungi. Tapi LPSK yang meminta mereka supaya mau dilindungi oleh lembaga itu,\u201d ujar Rita yang juga Ketua DPD Golkar Kabupaten Langkat ini.<\/p>\n Selain itu, lanjutnya, soal ganti rugi, LPSK juga terkesan mengada-ngada. \u201cSemua hitungan ganti rugi berdasarkan kemauan LPSK dan tidak dituangkan secara terperinci. Masak ada korban yang mengaku kerja tidak dibayar selama 2 bulan karena berada di tempat pengobatan itu minta ganti rugi ratusan juta,\u201d katanya lagi.<\/p>\n Maka Rita berharap jaksa dan hakim memperhatikan fakta-fakta persidangan tersebut. Penasihat hukum TRP, Anggun Rizal mengatakan bahwa penundaan ini terjadi karena ketidaksiapan JPU dalam membacakan tuntutannya.<\/p>\n \u201cKami menganggap JPU tidak siap dalam membuat tuntutan berdasarkan dakwaan yang mereka buat sendiri,\u201d tutur Anggun.<\/p>\n Penasihat Hukum TRP ini juga menerangkan bahwa tuntutan terhadap kliennya itu memang harus ditinjau ulanh karena memang sejumlah orang yang dianggap sebagai korban telah mencabut tuntutannya secara sukarela.<\/p>\n \u201cJadi kasus kerangkeng ini tak seseram seperti yang selama ini diberitakan,\u201d katanya.<\/p>\n Sebelumnya Sidang Perkara TPPO Mantan Bupati Langkat TRP kembali ditunda dengan alasan, JPU belum menyelesaikan nota tuntutannya. Untuk diketahui, terdakwa kasus TPPO TRP dijerat dengan Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 10 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<\/p>\n Sidang yang digelar di ruang Prof Dr Kusumah Admadja itu, dihadiri kerabat dan anak serta Tiorita Br Surbakti yang merupakan istri TRP.<\/p>\n